Jokowi Ingatkan Petani Kelola Hutan Sosial Secara Produktif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pelaksanaan program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur, pada Kamis (2/11/2017).

Dalam kegiatan itu, Kepala Negara menyerahkan surat keputusan (SK) yang menegaskan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) kepada masyarakat penerima di Jawa Timur.

Dengan adanya IPHS tersebut, para petani dan pengolah lahan di Probolinggo dan memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan negara. Presiden Jokowi juga memberikan petani Kulin KK untuk petani Lumajang dan Jember,

"Hari ini diserahkan 1.275 hektare di Probolinggo, yang Lumajang 940 hektare, dan yang di Jember 612 hektare," kata Jokowi dari keterangan resmi dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden‎ Bey Machmudin.

Ia menjelaskan, izin dari pemanfaatan hutan ini akan berlaku selama 35 tahun ke depan. Namun, pemerintah akan memperpanjang izin tersebut apabila masyarakat mampu mengelola dengan sangat produktif pemenfaatan lahan tersebut hingga 35 tahun kembali.

"Jadi 70 tahun. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, awas! Silakan ini dipakai dalam kelompok-kelompok koperasi atau usaha tani. Mau ditanami tembakau silakan, mau ditanami sengon, cabe, palawija, dan jagung silakan," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dalam pengelolaan lahan hutan tersebut, masyarakat nantinya akan diberikan pendampingan oleh Perhutani dan pihak Bank BNI. Kepala Negara juga mempersilakan masyarakat yang ingin mengelola dan meningkatkan produktivitasnya untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR).

"Tapi dihitung dulu. Jangan ada yang tidak bisa mengembalikan. KUR itu perbankan, jadi harus bisa mengangsur. Per bulan harus bisa mencicil," imbau Jokowi.

Presiden menjelaskan lebih detail soal izin pemanfaatan hutan ini. Program ini hadir untuk mengupayakan pemerataan ekonomi serta mengurangi ketimpangan dan kesenjangan.

Izin pemanfaatan hutan yang diberikan kali ini juga akan memberikan kepastian bagi para petani maupun pengelola lahan mengenai status pengelolaan yang mereka lakukan. Dengan adanya kepastian tersebut, para petani kini dapat memiliki akses kepada layanan perbankan dalam memajukan usaha.

"Ini adalah pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan hutan. Petani memiliki kejelasan status mana saja yang bisa dikerjakan dan berapa hektare luasnya sehingga sudah pasti kalau sudah pegang izinnya bisa akses ke bank kalau ingin tambahan modal," ucapnya.

Sumber : okezone.com (djk)

Bagikan:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter