35 Perkebunan di Banyuwangi Dipastikan Kantongi Izin Resmi
3,982 total views, 1 views today
Banyuwangi, (afederasi.com) – Puluhan perkebunan di Kabupaten Banyuwangi tampaknya tidak perlu diragukan lagi dalam keabsahan atas pengelolaan lahan milik Negara. Bagaimana tidak, sekitar 35 perkebunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi ternyata sudah memegang izin resmi berupa Hak Guna Usaha (HGU).
Hal itu, disampaikan langsung oleh Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPP) Banyuwangi, Benny Hendricrianto, Selasa (25/1/2022).
Puluhan Perkebunan yang diantaranya yaitu, 12 perkebunan dibawah naungan PTPN XII termasuk pabrik gula PT Industri Gula Glenmore (IGG) dan 23 perkebunan dikelola oleh swasta, termasuk PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses.
“HGU adalah dasar, orang atau perusahaan untuk mengelola sumber daya diatas tanah Negara. Sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan secara resmi, seluruh perkebunan yang masuk sebagai anggota GPP Banyuwangi sudah dipastikan memiliki izin resmi,” kata Benny.
Pemegang HGU, lanjut Benny, bisa menjadi dasar untuk mengelola sumber daya yang ada di atas tanah negara. Dalam kepengurusannya, setiap HGU memiliki perbedaan atau bisa jadi ada bentuk kesamaan. Baik itu lama penguasaan lahan maupun luasan lahan yang bisa dikelola.
“Untuk HGU berlaku selama 25 tahun dan bisa diperpanjang lagi apabila masanya habis,” terangnya.
HGU sendiri, masih kata Benny, merupakan izin resmi untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.
“Pemengang HGU secara sah memiliki hak secara atas tanah yang diputuskan secara resmi oleh Negara,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi, Budiono membenarkan bahwa jika suatu perusahaan yang hendak mengelola lahan milik Negara memang harus memiliki HGU terlebih dahulu. HGU tersebut, tentunya sebelum perusahaan berdiri atau menempati lahan Negara.
“Pastinya seluruh perkebunan sudah memiliki HGU resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN),” tegasnya.
Budiono mengatakan, sebuah perusahaan perkebunan tentunya tidak akan berani menempati lahan Negara tanpa izin. Lantaran jika menyalahi aturan dengan menguasai lahan negara, maka akan dikenakan pidana.
“Tentunya setiap perkebunan memiliki HGU dengan luasan lahan sesuai ukurannya masing-masing, sesuai luasan lahan yang sudah tercantum terang pada HGU mereka,” terangnya.
Budiono menerangkan bahwa untuk mendapatkan HGU sendiri memang ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah menentukan lokasi lahan disambung dengan pengurusan izin lokasi, setelah itu melakukan pembebasan lahan dengan catatan jika ada masyarakat harus melakukan ganti rugi.
“Setelah selesai, maka persyaratan tersebut bisa dimohonkan kepada BPN setempat, dengan memenuhi beberapa syarat berupa amdal, status perpajakan diselesaikan atau dibayar dan kembali dilaporkan kepada BPN setempat,” paparnya.
Jika dokumennya sudah lengkap, maka BPN akan membentuk Panitia yang terdiri dari pemerintah daerah dan otoritas pertanahan nasional yang bertugas lakukan pengecekan lapangan, tapal batas hingga memeriksa berkas. Jika berkas lengkap, maka panitia mengeluarkan risalah yang kemudian akan dibawa ke kantor wilayah (kanwil) BPN untuk proses penerbitan fatwa risalah tersebut. Risalah ini, nantinya menjadi syarat pengajuan HGU kepada Menteri ATR.
“Setelah dinyatakan lengkap oleh menteri, maka dikeluarkan SK HGU. SK HGU dibawa lagi kantor kabupaten, baru disertifikat. Jadi yang mengeluarkan kepala kantor berdasarkan SK Menteri ATR,” jelasnya.
Budiono menambahkan, jika memang dikemudian hari HGU dipersoalkan oleh masyarakat. Maka, masyarakat harus memahami terlebih dahulu apa dasar dalam menyoal HGU tersebut.
Dikarenakan, tentunya dalam penerbitan HGU sudah melalui prosedur yang benar. Sehingga, jika memiliki dasar yang kuat diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atau menguji keabsahannya di Pengadilan.
“Pemerintah tentunya tidak main-main dalam penerbitan HGU ataupun sertifikat, makanya ketika ada permasalah harus disikapi dengan bijak,” pungkasnya.(ron/dn)